Analisis Kesenjangan Kepemilikan Komputer Antara Masyarakat Desa dan Kota Berdasarkan Data BPS Dari Tahun 2012-2022 dan Implikasinya Terhadap Model Pengembangan Kebijakan Teknologi Pendidikan
DOI:
https://doi.org/10.37755/sjip.v11i2.1413Kata Kunci:
Kesenjangan Kepemilikan Komputer, Model Pengembangan, Kebijakan, Teknologi PendidikanAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kesenjangan Kepemilikan Komputer Antara Masyarakat Desa dan Kota Berdasarkan Data BPS Dari Tahun 2012-2022 dan Implikasinya Terhadap Model Pengembangan Kebijakan Teknologi Pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui https://www.bps.go.id/id. Subjek penelitian yang dilibatkan adalah rumah tangga di setiap provinsi di Indonesia yang dibedakan menjadi dua kategori perkotaan dan pedesaan. Terdapat 38 Provinsi yang masuk dalam data yang dikumpulkan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kota lebih menguasai penggunaan komputer dari pada masyarakat desa dan tren kesenjangan masyarakat memiliki atau menguasai komputer di perkotaan setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan pada pedesaan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ketidakmerataan infrastruktur untuk mengakses internet, ekonomi, keterampilan dan literasi digital. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian ditemukan beberapa model sistem, model penyelidikan, model elit, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model rasional yang dirasa tepat digunakan untuk kesenjangan terhadap teknologi pendidikan.Referensi
Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. In Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Yayasan Penerbit Muhamad Zaini.
Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Artianasari, N., & Qadaruddin, M. (2023). Perencanaan komunikasi pesantren Al-Risalah Batetanga upaya mengatasi digital divide. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 24–34.
Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192–201.
Bahirah, H. I. (2022). Smart village sebagai jawaban desa masa depan. Jurnal Kasijian Komunikasi Dan Studi Media, 11(2), 23–35
Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., N, F. A. L., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., Azzahra, T. S., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-19 di Indonesia. Seminar NASIONAL Statistik X, 1(1), 1–14. http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf.
Chabibi, M. (2019). Model analisis kebijakan publik dalam program beasiswa santri berprestasi Kemenag. Jurnal Pemikiran Islam, 5(1), 135–152.
Destiana, B. (2013). Faktor determinan pemanfaatan TIK dan pengaruhnya terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Pendidikan Vokasi, 1, 285–299.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (Fourteenth). Pearson
Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., & Pudyatmoko, S. & J. M. (2020). Model kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, 14, 167–184
Gusmaneli, Sepriyanti, N., & Sari, D. P. (2021). Pengembangan modul berbasis Means-Ends Analysis (MEA) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi keliling dan luas bangun datar di kelas IV MIN 1 Padang Pariaman. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, XI(1), 47–56.
Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan digital di Indonesia. Jurnal Pekommas, 17(2), 81–90.
Haking, D. D., & Soepriyanti, Y. (2019). Pengembangan media video pembelajaran renang pada mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas V SD. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 2(4), 320–328.
Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar. Jurnal Transparasi, 1(1), 1–11.
Istanti, D. J. (2018). Dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerinatahan, 05(02), 140–156.
Katadata. (2021). Status literasi digital di Indonesia ringkasan eksekutif. Katadata Insight Center.
Khusna, I. H. (2019). Strategi pemerdayaan desa melalui pemanfaatan TIK di Kabupaten Pemalang. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 23(2), 76–89. https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.1309
Kominfo. (2020). Indonesia terkoneksi. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). Metode penelitian kuantitatif. Pandiva Buku.
Latifa, A. (2010). Aplikasi model pengambilan keputusan dalam perilaku fertilitas. Jurnal Kependudukan Indonesia, v(1), 55–73. https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.40-61
Maslan, A. (2014). Analisis fkator-faktor mempengaruhi kesenjangan digital studi kasus Barelang (Batam, Rempang dan Galang) Kepualauan Riau. CBIS Journal, 2(2), 1–9.
Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus kebijakan publik model incremental. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(2), 1–13. https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Review Politik, 06(02), 195–224.
Mukhlis, A. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
Mulyana, N., Utami, A., & Meutia, I. F. (2021). Digital divide pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Journal Wacana Publik, 15(02), 59–63.
Muttabiah, A., Suryani, E., & Hawa, A. M. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial peserta didik. Jurnal of Primary and Children’s Education, 4(2), 56–63. https://doi.org/10.35473/jnctt.v4i2.1192
Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 9–24. https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610
Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan digital akibat kondisi demografis di kalangan masyarakat rural. Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, 11(1), 9–19. https://doi.org/10.20473/pjil.v11i1.21888
PP. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. PP RI Nomor 72 Tahun 2005.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(01), 1–12.
Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., & Guàrdia, L. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis : Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Sciene and Education, 923–945.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111–130.
Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, 2(3), 15–24. https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003
Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. Jurnal Wacana Politik, 2(2), 128–136.
Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesehateraan rakyat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, VI(02), 98–102.
Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam mengurangi kesenjangan digital pada penerapan Smart Village. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1), 334–343. https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336
Susanto, R. (2016). Hubungan pengambilan keputusan rasional dengan akuntabilitas kepemimpinan Kepala Sekolah. JUrnal Eduscience, 2(1), 22–39.
Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. In Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Yayasan Penerbit Muhamad Zaini.
Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Artianasari, N., & Qadaruddin, M. (2023). Perencanaan komunikasi pesantren Al-Risalah Batetanga upaya mengatasi digital divide. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 24–34.
Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192–201.
Bahirah, H. I. (2022). Smart village sebagai jawaban desa masa depan. Jurnal Kasijian Komunikasi Dan Studi Media, 11(2), 23–35.
Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., N, F. A. L., Pratiwi, I. R., Almadevi, M., Farras, M. N., Azzahra, T. S., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid-19 di Indonesia. Seminar NASIONAL Statistik X, 1(1), 1–14. http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf
Chabibi, M. (2019). Model analisis kebijakan publik dalam program beasiswa santri berprestasi Kemenag. Jurnal Pemikiran Islam, 5(1), 135–152.
Destiana, B. (2013). Faktor determinan pemanfaatan TIK dan pengaruhnya terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Pendidikan Vokasi, 1, 285–299.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (Fourteenth). Pearson.
Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., & Pudyatmoko, S. & J. M. (2020). Model kelembagaan lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, 14, 167–184.
Gusmaneli, Sepriyanti, N., & Sari, D. P. (2021). Pengembangan modul berbasis Means-Ends Analysis (MEA) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi keliling dan luas bangun datar di kelas IV MIN 1 Padang Pariaman. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, XI(1), 47–56.
Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan digital di Indonesia. Jurnal Pekommas, 17(2), 81–90.
Haking, D. D., & Soepriyanti, Y. (2019). Pengembangan media video pembelajaran renang pada mata pelajaran PJOK untuk siswa kelas V SD. Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 2(4), 320–328.
Iqbal, A. M., & Salomo, R. V. (2018). Analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar. Jurnal Transparasi, 1(1), 1–11.
Istanti, D. J. (2018). Dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerinatahan, 05(02), 140–156.
Katadata. (2021). Status literasi digital di Indonesia ringkasan eksekutif. Katadata Insight Center.
Khusna, I. H. (2019). Strategi pemerdayaan desa melalui pemanfaatan TIK di Kabupaten Pemalang. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 23(2), 76–89. https://doi.org/10.33299/jpkop.23.2.1309
Kominfo. (2020). Indonesia terkoneksi. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). Metode penelitian kuantitatif. Pandiva Buku.
Latifa, A. (2010). Aplikasi model pengambilan keputusan dalam perilaku fertilitas. Jurnal Kependudukan Indonesia, v(1), 55–73. https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.40-61
Maslan, A. (2014). Analisis fkator-faktor mempengaruhi kesenjangan digital studi kasus Barelang (Batam, Rempang dan Galang) Kepualauan Riau. CBIS Journal, 2(2), 1–9.
Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus kebijakan publik model incremental. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(2), 1–13. https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.330
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. Jurnal Review Politik, 06(02), 195–224.
Mukhlis, A. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
Mulyana, N., Utami, A., & Meutia, I. F. (2021). Digital divide pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Journal Wacana Publik, 15(02), 59–63.
Muttabiah, A., Suryani, E., & Hawa, A. M. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial peserta didik. Jurnal of Primary and Children’s Education, 4(2), 56–63. https://doi.org/10.35473/jnctt.v4i2.1192
Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 9–24. https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11610
Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan digital akibat kondisi demografis di kalangan masyarakat rural. Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi Dan Perpustakaan, 11(1), 9–19. https://doi.org/10.20473/pjil.v11i1.21888
PP. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. PP RI Nomor 72 Tahun 2005.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(01), 1–12.
Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., & Guàrdia, L. (2020). Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis : Refocusing Teacher Presence and Learning Activity. Postdigital Sciene and Education, 923–945.
Renggana, R. S. (2008). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat teknologi informasi dan komunikaksi (Gender & TIK). E-Indonesia Initiative, 21–23.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111–130.
Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin, J. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, 2(3), 15–24. https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003
Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. Jurnal Wacana Politik, 2(2), 128–136.
Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesehateraan rakyat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, VI(02), 98–102.
Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam mengurangi kesenjangan digital pada penerapan Smart Village. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1), 334–343. https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336
Susanto, R. (2016). Hubungan pengambilan keputusan rasional dengan akuntabilitas kepemimpinan Kepala Sekolah. JUrnal Eduscience, 2(1), 22–39.
Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis formulasi kebijakan kenaikan tarif listrik, telepon dan BBM di Tahun 2003. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 71–86. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/631
Usriya, L., Farhan, M. N., Ainiyah, N., & Kholidah, L. N. (2023). Digital divide (kesenjangan digital) dalam dunia pendidikan islam. Universitas Negeri Malang, September, 59–72.
Walukow, A. F. (2012). Analisis kebijakan penurunan luas hutan di daerah aliran sungai Sentani berwawasan lingkungan. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 19(1), 74–84.
Wibowo, L. R. (2013). Analisis kebijakan publik pengembangan model kelembagaan kompensasi DAS Ciliwung. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 20(3), 353–366.
Zikmund, Babin, Carr, & Griffin. (2010). Business research methods (Eighth). South Western Cengage Learning. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1086-5.ch003
